Jokowi Gunakan Bahasa Indonesia Dalam Pembukaan KAA

Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara resmi membuka Konferensi Asia Afrika (KAA) di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Rabu (22/4). Saat menyampaikan pidato pembukaan, Jokowi menggunakan bahasa Indonesia.

"Enam puluh tahun lalu, Bapak Bangsa Kami, Presiden Soekarno, mencetuskan gagasan demi membangkitan kesadaran bangsa-bangsa di Asia dan Afrika demi mendapatkan hak hidup, bangsa yang merdeka, dan menolak ketidakadilan serta imperialisme,” ujar Jokowi.

Soal pidato resmi pejabat negara yang menggunakan bahasa Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Pasal 28 menyatakan, “Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam pidato resmi Presiden, Wakil Presiden, dan pejabat negara yang lain yang disampaikan di dalam atau di luar negeri”.

Lalu, Pasal 32 Ayat 1 UU 24/2009 menyatakan, “Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam forum yang bersifat nasional atau forum yang bersifat internasional di Indonesia. Pasal 2 UU itu juga menegaskan, “Bahasa Indonesia dapat digunakan dalam forum yang bersifat internasional di luar negeri”.

Asni Ovier/MUT

Suara Pembaruan

NasDem nilai Presiden Jokowi tak perlu terbitkan Perppu MD3

 
Curi-cara.blogspot.com - Politikus NasDem Ferry Mursyidan Baldan tak sepakat dengan permintaan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) agar Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD. Menurut Ferry, pemerintah dan dewan lebih baik fokus untuk melancarkan seluruh kebijakan yang dikeluarkan Jokowi, dibanding saling berseteru di parlemen.

Apalagi, tidak ada kondisi yang mengharuskan mantan gubernur DKI Jakarta itu untuk menerbitkan Perppu MD3.

"Enggak usah, kerja program kerja pemerintah dulu aja. Itu nanti aja, enggak usah menjadi fix agenda. Toh mekanisme itu sudah jalan. Kalau sudah kondisi, presiden mengeluarkan langkah, tapi kalau sekarang aspek itu enggak ada, aspek darurat, atau keadaan memaksa," tegas Ferry di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (30/10).

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional itu berpandangan, sebaiknya Koalisi Indonesia Hebat maupun Koalisi Merah Putih duduk bersama dalam satu meja. Kedua belah pihak lebih baik menggelar musyawarah mufakat sesuai ideologi demokrasi yang dianut Indonesia.

"Intinya musyawarah mufakat, Perppu ada yang menolak dan menerima, itu seninya, yang belum dipakai seni itu. DPR kalau tensi tinggi jangan dilawan keras, harus diredakan skors, lobi. Itu seninya," pungkasnya.

Sebelumnya, Koalisi Indonesia Hebat di DPR menyampaikan mosi tidak percaya kepada pimpinan DPR. Mereka juga telah menunjuk pimpinan DPR sementara karena tak percaya dengan pimpinan DPR saat ini.

Wasekjen PKB Daniel Johan mengatakan, mosi tidak percaya dilakukan untuk mengembalikan asas demokrasi di DPR. Dasarnya, kubunya tak diberikan jatah pimpinan sedikitpun oleh Koalisi Merah Putih.

"Intinya kami tidak percaya sekarang. Kami tidak diberikan posisi dalam 16 AKD," tegas Johan di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (29/10).

Dalam waktu dekat, pihaknya juga mendesak agar Presiden Jokowi mengeluarkan Perppu untuk membatalkan UU MD3 yang baru. Isi Perppu itu, berupa pemilihan pembagian pimpinan DPR dilakukan secara proporsional seperti periode lalu.

"Kami ingin meminta presiden keluarkan Perppu untuk membatalkan UU MD3 yang sekarang dan dikembalikan ke UU sebelumnya yang menyebut pimpinan DPR ditentukan oleh hasil pileg," pungkasnya.

Jokowi dilantik hari ini sebagai presiden Indonesia

Joko Widodo dan Jusuf Kalla akan dilantik sebagai presiden dan wakil presiden di gedung DPR/MPR Senin (20/10).

Pasangan tersebut meraih 53,15% suara dalam pemilhan presiden 9 Juli, mengalahkan pasangan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa, yang mengumpulkan 46,85% suara.
Sehari menjelang pelantikan, Minggu 19 Oktober, Jokowi sudah melakukan gladi bersih pelantikan sebagai presiden Indonesia yang ketujuh.
Selain itu Jokowi juga berkunjung ke Istana Negara Minggu (19/10) untuk melakukan berkeliling istana didampingi oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.


Jokowi dilaporkan akan tinggal di Istana Negara setelah pelantikannya.
Sekitar 24.000 tentara dan polisi dikerahkan untuk menjaga keamanan pelantikan Joko Widodo dan wakil presiden Jusuf Kalla yang direncanakan akan dimulai pada pukul 10:00 WIB.

Pesta Rakyat

Perwakilan dari 17 kepala negara akan menghadiri acara pelantikan ini termasuk Perdana Menteri Australia Tony Abbott, Perdana Menteri Singapura, Lee Hsien Loong, Perdana Menteri Malaysia Najib Razak dan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat John Kerry.
Usai pelantikan di gedung DPR/MPR, Jokowi akan bertolak ke Bundaran Hotel Indonesia dan akan menuju Istana Negara dalam apa yang disebut Kirab Budaya.



Di Istana Negara, Susilo Bambang Yudhoyono akan melakukan serah terima jabatan, acara yang baru pertama kali dilakukan.


Setelah acara resmi, para sukarelawan Jokowi telah menyiapkan pesta rakyat yang dipusatkan di Monas, yag disebut-sebut media lokal akan dihadiri sekitar 100.000 orang.
Dalam acara yang akan diisi oleh sejumlah artis ini, Jokowi akan menyapa rakyat untuk pertama kalinya dalam kapasitas sebagai presiden Indonesia.

Jokowi Bingung Diminta SBY Jawab soal RUU Pilkada

Presiden terpilih Joko Widodo bertanya-tanya mengapa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta masyarakat menanyakan keberlangsungan pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada) ke dirinya.

"Kok saya?" ujar Joko Widodo atau sapaan akrabnya Jokowi bertanya balik kepada awak media di Balai Kota, Jakarta, Senin (15/9/2014).

Pria yang masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta ini pun menjawab persepsinya mengenai pilkada tidak langsung yang kini tengah dibahas oleh panja RUU Pilkada di DPR RI. Menurutnya, pilkada tidak langsung justru menyunat hak politik masyarakat.

"Hak politik rakyat jangan dipotong dengan alasan yang anggaran lah, money politic, konflik horizontal. Justru itu yang akan dewasakan masyarakat. Sekarang masyarakat sudah ngerti betul cara pilih walikota, bupati, gubernur. Jadi jangan sampai kita mundur lagi kebelakang," kata Jokowi.

Mantan Wali Kota Surakarta ini juga memberikan persepsinya, apabila ia memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan terkait RUU Pilkada ini, ia mengatakan sebaiknya RUU tersebut ditunda dan eksekutif sebaiknya menarik kembali usulan tersebut.

"Pertama, kalau bisa ditunda. Kedua, Kalau bisa pemerintah tarik saja (usulan)," tutur Jokowi.

Ahok Akan Mengundurkan Diri DAri Gerindra

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahok akan mengirimkan surat pengunduran diri kepada Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Gerindra. Hal itu sebagai bukti keseriusannya melepas status sebagai kader Gerindra karena ketidaksamaan pandangan terkait Rancangan Undang-undang (RUU) Pilkada.

"Hari ini saya akan siapkan suratnya kirim ke DPP, untuk nyatakan keluar dari Partai Gerindra," tegas pria bernama lengkap Basuki Tjahaja Purnama itu di Balaikota Jakarta, Rabu (10/9/2014).

Menurut Ahok, Partai Gerindra sudah tidak sejalan lagi. Sebab, partai berlambang kepala garuda itu mendukung kepala daerah dipilih oleh DPRD. Sementara dirinya secara pribadi menolak perubahan mekanisme itu karena menganggap akan merugikan rakyat.

Sebab, lanjut Ahok, menurut AD/ART partai politik, kader harus menaati seluruh keputusan partai. Jika kader tidak bisa menaati keputusan tersebut harus keluar. Maka, sebagai konsekuensi politik itulah dirinya memutuskan hengkang dari Gerindra.

"Makanya saya akan menyiapkan surat untuk mengajukan berhenti sebagai kader partai Gerindra. Saya lagi siapkan hari ini. Ya karena bagi saya Partai Gerindra sudah tidak sesuai dengan perjuangan saya, untuk memberikan rakyat sebuah pilihan terbaik," jelas dia.

Ahok menuturkan, dulunya yang membuat dia tertarik pindah ke Gerindra karena konsep yang ditawarkan Gerindra. Yakni jika ia dengan rekam jejak bersih mencalonkan diri sebagai kepala daerah, maka kesempatan membuktikan pilihan rakyat dan DPRD itu berbeda. Orang jujur, lanjut Ahok, ada kesempatan terpilih memimpin daerah.

"Tapi bagi saya itu (RUU Pilkada) sudah beda jauh dengan konsep awal Gerindra. Dulu di Gerindra bangga, bisa kalahkan semua partai. Tidak perlu koalisi dengan partai, karena yakin rakyat cerdas lihat pemimpin berdasarkan rekam jejak," ucap Ahok.  (Yus)

Menteri Agama Minta Umat Islam Tak Terpancing Isu Pemindahan Makam Nabi SAW

Jakarta - Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin meminta umat Islam di Tanah Air tidak terpancing dengan masalah pemindahan makam Nabi Muhammad SAW yang marak diberitakan media.

Lukman menegaskan, dia sudah memperoleh penjelasan resmi dari Pemerintah Kerajaan Arab Saudi bahwa tidak ada rencana pemindahan makam Nabi.

"Umat tidak perlu terpancing, tersulut emosinya," kata Lukman kepada wartawan di kantor Kementerian Agama, Jalan Lapangan Banteng 3-4 Jakarta, Kamis (4/9).

Melalui siaran pers yang diterima Antara di Jakarta, hari ini, menteri agama mengungkapkan baru menemui Duta Besar (Dubes) Arab Saudi di Indonesia Mustofa bin Ibrahim al Mubarok, di kantornya guna mengkonfirmasi masalah tersebut.

"Kami menemui Dubes melakukan tabayyun sebagai tradisi kalangan muslim ketika mendengar berita. Konfirmasi penting dilakukan kepada pihak yang berwenang dalam hal ini pemerintah Arab Saudi," kata Lukman.

Dalam pertemuan yang didampingi Direktur Jenderal Penyelenggara Haji dan Umrah Abdul Djamil itu, Lukman menyampaikan perasaan umat Islam di Indonesia yang terkejut dengan berita pemindahan makam Nabi yang bersumber pada The Independent Day, sebuah media di Inggris.

Menurut Dubes Arab Saudi, kata Lukman, itu bukan sikap Pemerintah Arab Saudi. Apalagi Arab Saudi tidak pernah mengeluarkan pernyataan tentang pemindahaan makam Nabi dari masjid Nabawi ke pemakaman al Baqi. Bahkan Pemerintah Arab Saudi mempunyai komitmen mempertahankan makam Nabi di masjid Nabawi.

Kubu Prabowo Heran Pemimpin Dunia Ucapkan Selamat ke Joko Widodo

Kubu Calon Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa mempertanyakan esensi mengucapan selamat dari para pemimpin dunia kepada Joko Widodo dan Jusuf Kalla.

Juru bicara tim pemenangan Prabowo-Hatta, Tantowi Yahya menegaskan bahwa penetapan Komisi Pemilihan Umum terkait pemenang Pemilu Presiden masih dalam wilayah sengketa. Tim hukum Prabowo-Hatta masih akan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi.

"Bagi saya aneh, sekaligus mengundang pertanyaan, ketika hasil Pilpres masih dalam sengketa, para pimpinan dunia telah menyampaikan ucapan selamat," ujar Tantowi, Kamis 24 Juli 2014.

Baca Selengkapnya...

Prabowo Sudah Tahu Ada Pertemuan Hatta dengan Jokowi

 
Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Hatta Rajasa melakukan pertemuan dengan presiden terpilih Joko Widodo di kediaman Surya Paloh yang berada di kawasan Permata Hijau, Jakarta Selatan, Senin (1/9/2014) malam. Prabowo yang merupakan pasangan Hatta di Pilpres pun mengetahui adanya pertemuan tersebut.
"Pak Prabowo sudah tahu pertemuan Pak Hatta dengan Pak Jokowi," kata Tantowi Yahya, Juru Bicara Koalisi Merah Putih di gedung DPR, Jakarta, Selasa (2/9/2014).
Sebelumnya diberitakan, Presiden terpilih Joko Widodo bertemu dengan calon wakil presiden yang menjadi rivalnya, Hatta Rajasa, di kediaman Ketua Umum DPP Partai Nasdem Surya Paloh, di Jalan Permata Berlian, R 20, Permata Hijau, Jakarta Selatan, Senin (1/9/2014) malam. Pertemuan ini digelar secara tertutup.
Agenda pertemuan ini sempat ditutup-tutupi oleh Pasukan Pengamanan Presiden. Para pewarta dilarang mengikuti iring-iringan mobil presiden ketujuh Republik Indonesia tersebut.
Tantowi menilai tidak ada yang spesial terkait pertemuan antara Hatta Rajasa, Joko Widodo dan Surya Paloh. Menurutnya, pertemuan itu hanya silaturahmi yang dilakukan ketiganya sebagai politisi.
"Tadi pak Hatta menjelaskan silaturahmi biasa. Jadi beliau walau berbeda dalam pandangan politik tapi komunikasi politik tetap dibuka dan dijalankan," katanya.
Politisi partai Golkar itu menuturkan, Hatta selalu berpesan agar komunikasi politik berlangsung fleksibel. Menurutnya, Hatta juga berpesan agar selalu bertegur sapa untuk mewariskan kepemimpinan yang baik ke depan.
"Pak Hatta mengatakan jangan lagi mewariskan kepemimpinaan ke depan yang tidak baik. Pak Hatta menghendaki kepemimpinan bisa tetap berjaalan baik ke depan," tuturnya.

PDIP Akan Usulkan Jokowi Jual Pesawat Kepresidenan

Pesawat Kepresidenan (Foto: Okezone) JAKARTA - Ketua DPP PDIP Maruarar Sirait mengaku akan mengusulkan kepada Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) untuk menjual pesawat kepresidenan yang pengadaannya dilakukan pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, untuk menghemat anggaran operasional.

"Harus ada efisiensi perjalanan dinas pemerintah. Saya mau mengusulkan kepada pak Jokowi supaya pesawat presiden dijual. "Nggak' bisa sekarang pemimpin menyuruh orang sederhana tapi tidak memberikan contoh," kata Maruarar di Jakarta, Senin (1/9/2014).

Pernyataan Maruarar itu terkait wacana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang belakangan ramai diperbincangkan, sekaligus menjawab isu perbedaan pendapat di internal PDI Perjuangan terkait kenaikan harga BBM bersubsidi.

Ara, sapaan akrab Maruarar, menilai kenaikan harga BBM bersubsidi harus menjadi opsi terakhir.

Dia menekankan pemerintahan ke depan harus dapat melakukan efisiensi dengan meniadakan perjalanan dinas ke luar negeri sementara waktu, kecuali yang menyangkut soal perbatasan negara.

"Perjalanan dinas ini ada pemborosan beberapa triliun dalam setahun," kata dia.

Ara juga mengusulkan agar pemerintahan Jokowi-JK mengaudit harga keekonomian minyak yang ditetapkan Pertamina selama ini, mendorong pengalokasian keuntungan ekspor-impor minyak semata-mata untuk kas negara, serta menaikkan cukai rokok dan minuman bersoda.

"Saya kira rakyat mau lihat upaya-upaya itu dulu. Cukai rokok dinaikkan saja Rp100 perak, bisa menambah pendapatan Rp1 triliun, dan orang tidak ada yang berhenti merokok jika cukainya naik, termasuk minuman bersoda," ujar dia.

Dia mengatakan jika berbagai opsi itu telah dilakukan dan anggaran negara masih saja mengalami defisit, baru lah pemerintah bisa mengambil langkah menaikkan harga BBM bersubsidi.

Gugatan Prabowo Subianto di PTUN Ditolak

Berita politik hari ini – gugatan kubu Prabowo Subianto ke PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) tidak diterima. Majelis hakim PTUN menyatakan perkara yang dituntut oleh kubu capres nomor satu di Pilpres 2014 tidak termasuk dalam kewenangan mereka.
Kubu Prabowo sebelumnya menggugat Surat Ketua KPU nomor 959/UND/8/2014 dengan tanggal 21 Juli 2014. Ini terkait undangan penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam Pilpres 2014 dan penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih.

Disampaikan Ketua Majelis Hakim, Hendro Puspito dalam sidang pada Kamis (28/8) gugatan kubu Prabowo tersebut tidak termasuk dalam kewenangan mereka. Seperti dikutip detik, Hendro menyampaikan, “PTUN Jakarta tidak berwenang untuk memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara nomor 164/G/2014/PTUN.”
“Pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam kewenangan pengadilan. Gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan yang layak, apa yang dituntut dalam gugatan sudah dipenuhi oleh keputusan tata usaha negara yang digugat,” lanjut Hendro.

Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada pihak penggugat untuk banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara jika tidak puas dengan hasil putusan. Sementara itu, Fadli Zon selaku wakil ketua umum Partai Gerindra menyatakan adanya perbedaan tafsir antara putusan PTUN dengan isi gugatan yang disodorkan pihaknya.

“Proses di PTUN hari ini menurut kuasa hukum kemungkinan ada berbeda penafsiran. Ini sidang dijadwalkan bukan mengadili hasil pilpres, tetapi tim hukum menggugat materi gugatan penetapan proses rekapitulasi,” papar Fadli seperti dikutip Merdeka.

Ditegaskan Fadli Zon, upaya yang dilakukan pihaknya bukanlah demi mengubah keputusan MK yang sudah menolak gugatan Prabowo-Hatta. Melainkan, demi keadilan hukum.
Hingga saat ini kubu Prabowo meyakini proses Pilpres 2014 secara substansial bermasalah. Dengan demikian, keadilan substantif yang diidam-idamkan tidak terwujud. Sebelumnya, ketika menjalani sidang di MK kubu Prabowo menegaskan adanya kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif.

Bahas RAPBN 2015, Tim Transisi Jokowi-JK Incar Tiga Kementerian

Curi-cara.blogspot.com, JAKARTA – Setelah pertemuan Joko Widodo dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono secara otomatis dibukakan pintu komunikasi tim transisi memasuki Kementerian.
Tim Transisi Jokowi-JK langsung mengincar tiga kementerian Pemerintahan SBY untuk membicarakan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara 2015 yakni Kementerian PPN/Bappenas, Menko Perekonomian, dan Kementerian Keuangan.


“Langsung gerak dan masuk ke kementerian yang Pak SBY berikan,” ujar Deputi Kantor Transisi Andi Widjadjanto di Jakarta, Kamis (28/8/2014).
Tiga Kementerian itu berhubungan dengan pembahasan RAPBN 2015 sehingga akan dibahas mengenai ruang anggaran untuk menjalankan program pemerintahan baru mendatang.
Sebelumnya pertemuan antara Jokowi dengan SBY di Nusa Dua Bali membicarakan transisi pemerintahan. SBY mempersilakan tim transisi untuk berkomunikasi dengan kementerian.

Mengenai celah RAPBN tahun depan, Jokowi akan melobi fraksi-fraksi DPR RI agar mendapatkan celah pos-pos APBN untuk menjalankan program tahun depan. Lobi diawali pertemuan dengan fraksi PDI-P DPR RI dilanjutkan fraksi parpol pendukung pada malam ini 28 Agustus 2014 di bekas kantor tim kampanye Jokowi-JK, Jl. Sisingamangaraja Jakarta Selatan.

KPK sebut ada korupsi demokrasi di Pemilu 2014

http://curi-cara.blogspot.com - Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas mengungkapkan terdapat korupsi konstitusi dan korupsi demokrasi terjadi di negeri ini. Busyro mengatakan, 8 tahun lalu banyak sekali money politic yang terjadi di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Bahkan, kata Busyro, hal itu juga terjadi di Pemilu 2009 dan 2014. "8 Tahun lalu di berbagai pilkada ikuti hampir semua ada money politic. Demikian juga pileg di 2009 maupun pemilu kemarin 9 April. Praktik ini begitu menonjol dan masif," ujar Busyro dalam Diskusi Media "Peluang dan Tantangan Pemberantasan Korupsi Pasca Suksesi" di Gedung KPK Jakarta, Kamis (28/8).

Menurut Busyro, dalam pemilu hanya orang-orang yang memiliki uang bisa maju. Banyak orang berkualitas, berintegritas secara moral kalah dengan orang-orang yang maju dengan menggunakan uang.

"Sehingga dominan DPR itu yang punya modal, kemudian di sinilah orang-orang yang punya kapasitas, integritas, kejujuran, profesional mestinya bisa menang dalam proses itu tergusur oleh mereka yang punya kuasa uang. Ini terjadi korupsi demokrasi," ujar Busyro.

Orang-orang tersebut, lanjutnya, yang memenangkan lewat kuasa modal menjadi kepala daerah dan anggota DPRD tidak hanya mengembalikan modal yang digunakannya dalam proses pilkada akan tetapi juga berusaha untuk melipatgandakannya. "Di situlah awal dari korupsi," ujarnya.

Namun, Busyro menambahkan, jika orang punya kuasa uang ini kalah, akan 'bertransaksi' sampai di Mahkamah Konstitusi. Padahal MK merupakan lembaga prestisius, elegan dan memiliki marwah.

"Putusan-putusan MK merupakan lingkaran setan dalam arti ada kepentingan politik daerah yang tujuan kekuasaan semata, kalah atau memperjuangkan kepentingannya lewat MK. Di lembaga prestis seperti itu pun, aktor-aktor bermain dalam legitimasi, padahal paling elegan, prestisius, marwah. Nafsu hewani ini sampai ke puncak-puncak MK," ujar Busyro.

Busyro mengatakan ini terjadi pada kasus yang menjerat Akil Mochtar, mantan Ketua MK. Kasus ini merupakan korupsi konstitusi ketika Akil disuap oleh kepala-kepala daerah untuk memenangkan sengketa putusan Pilkada.

Tantowi Golkar Yakin Pemerintahan SBY Tak Naikkan Harga BBM

Curi-cara.blogspot.com - Lingkaran Survei Indonesia (LSI) kembali merilis hasil survei mengenai 'harapan dan ancaman pemerintahan Jokowi-JK' usai dilantik menjadi Presiden pada Oktober 2014 mendatang. Dari hasil observasi di lapangan, ada 4 hal yang dikhawatirkan masyarakat dari pemerintahan Jokowi-JK mendatang.

"Yang pertama publik khawatir Jokowi-JK tidak bisa memenuhi janji kampanye secara cepat. Dalam visi misinya Jokowi-JK akan bergerak cepat dalam 100 hari pemerintahannya. Selain itu ada juga janji 5 kontrak politik yang diperluas menjadi 9 program nyata. Ini sudah diiklankan di aneka koran nasional dan daerah," kata peneliti LSI Rully Akbar di Rawamangun, Jakarta Timur, Kamis (28/8).

"Publik khawatir Jokowi-JK tidak bisa memenuhi janji kampanye secara cepat di mana Jokowi-JK mengiklankan janji-janjinya di berbagai media massa yaitu akan menerbitkan tiga peraturan presiden untuk lebih memberdayakan wong cilik dan menumbuhkan ekonomi serta meratakan pertumbuhan, memberantas korupsi, dan melindungi bhineka tunggal ika tanpa adanya diskriminasi," lanjut Rully.

Selain janji kampanye Jokowi-JK, Rully mengatakan, publik juga khawatir lantaran anggota DPR mendatang lebih banyak dari partai pengusung kubu lawan. Dari hasil survei, sebanyak 46,50 persen publik yakin pemerintahan Jokowi-JK akan terhambat kebijakan di legislatif.

"Seperti diketahui, mayoritas parlemen dikuasai koalisi Merah Putih. Namun sebanyak 31,09 persen tidak yakin hal itu terjadi, sisanya 23,32 persen menjawab tidak tahu," kata Rully.

Adapun kekhawatiran yang ketiga adalah terkait persoalan harga bahan bakar minyak (BBM) dinilai akan menjadi ujian besar dalam pemerintahan Joko Widodo- Jusuf Kalla ke depan. Dukungan besar masyarakat dalam pilpres lalu akan berbalik arah menjadi ancaman jika pasangan tersebut memutuskan kebijakan kenaikan harga BBM.

"Mayoritas publik menjawab tidak setuju jika dalam 6 bulan pertama akan menaikkan BBM sebanyak 73,17 persen, sementara yang menjawab setuju hanya 21,46 persen. Sisanya menjawab tidak tahu sebanyak 5,37 persen," jelasnya.

Lebih lanjut publik menginginkan mayoritas kabinet Jokowi-JK dari kalangan profesional. Hasil survei menyebutkan, kabinet Jokowi-JK terlalu banyak kompromi politik dalam menentukan komposisi menteri kabinet.

"Publik menginginkan mayoritas kabinet dari kalangan profesional. Hasilnya sebanyak 61,42 persen publik yakin kabinet diisi menteri dari kalangan profesional bukan dari partai. Sementara 25,89 persen tak masalah dari partai atau profesional. Sisanya 7,6 persen yakin menteri Jokowi berisi politisi," kata Rully.

Survei ini dilakukan pada tanggal 24-26 Agustus dengan jumlah responden sebanyak 1.200 orang. Adapun metode yang dilakukan survei adalah multistage random sampling, dengan margin of error sekitar kurang lebih 2,9 persen.

Pertemuan Jokowi-SBY dan isu kenaikan harga BBM

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, menurut seorang pejabat di Kementerian Energi dan sumber daya mineral, terus mengikuti dinamika di masyarakat terkait usulan agar pihaknya menaikkan harga bahan bakar minyak.

Usulan kenaikan harga BBM ini menjadi isu penting menjelang pertemuan Presiden SBY dengan presiden terpilih Joko Widodo di Bali, Rabu (27/08) malam ini.




Pertemuan ini diharapkan menghasilkan kesepakatan soal kenaikan harga BBM setelah terjadi krisis BBM belakangan ini yang ditandai kelangkaan BBM bersubsidi di sejumlah daerah.

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Susilo Siswo Utomo mengatakan, walaupun saat ini ada dukungan masyarakat terhadap wacana kenaikan harga BBM, Presiden SBY masih melihat perkembangan dinamika di masyarakat.
"Semua sepakat subsidi BBM memberatkan negara dan tidak tepat sasaran. Dan saat ini, banyak yang mendukung, termasuk PDI-P. Jadi, kita lihat saja dinamika dalam beberapa minggu lagi," kata Susilo Siswo Utomo kepada wartawan BBC Indonesia, Heyder Affan, Rabu (27/08) sore.
Orang-orang di sekitar Presiden terpilih Joko Widodo menganggap saat ini merupakan waktu yang tepat untuk menaikkan harga BBM untuk menyelesaikan krisis kelangkaan BBM saat ini.
Akan tetapi, Presiden SBY melalui beberapa pejabatnya mengatakan, tuntutan agar pihaknya menaikkan harga BBM pada saat ini, tidaklah tepat, karena menyangkut pada nasib rakyat bawah.
"Maka perlu direncanakan dengan matang," kata Staf khusus Presiden bidang ekonomi, Firmanzah, seperti dikutip sejumlah media massa, terbitan Rabu (27/08) ini.

Normalisasi pasokan BBM

Di tengah wacana kenaikan harga BBM, Pemerintahan SBY telah memutuskan agar PT Pertamina menormalkan kembali pasokan BBM ke masyarakat sejak Selasa (26/08) malam.
Hal ini dilakukan agar tidak terjadi antrean panjang di SPBU di sejumlah daerah akibat kelangkaan BBM bersubsidi.
"Pemerintah telah memberikan arahan agar dilakukan normalisasi," kata Vice President Corporate Communication Pertamina, Ali Mundakir, kepada BBC Indonesia.
Namun demikian, sampai Rabu (27/08), antrean kendaraan bermotor untuk mendapatkan BBM bersubsidi masih terlihat di sejumlah tempat di Jawa dan Sumatera.

Walaupun Pertamina telah menormalkan pasokan BBM, masyarakat masih antre BBM bersubsidi.

Sejumlah pemilik kapal di Pekalongan, misalnya, harus antri sampai empat hari untuk mendapatkan solar yang langka.
"Ini ada kapal yang belum terisi (solarnya), karena BBM-nya belum datang," kata Ani Martopo, pemilik kapal nelayan di Pekalongan, Jawa Tengah, kepada BBC Indonesia.
"Bahkan ada yang antri berhari-hari, tiga sampai empat hari," ungkapnya.
Di sebuah SPBU di Cilegon, Jawa Barat, menurut pengelolanya, masih ada antrian relatif panjang untuk mendapatkan BBM bersubsidi.
"Lebih banyak antriannya daripada hari-hari kemarin," kata Nana, salah seorang petugasnya.
Menanggapi situasi seperti ini, Ali Mundakir mengatakan, normalisasi pasokan BBM membutuhkan waktu antara dua hingga tiga hari.
"Karena perjalanan satu tangki dari Depo Pertamina ke SPBU ini 'kan dibatasi kecepatan karena alasan keamanan, sementara kecepatan masyaralat membeli di SPBU semakin bertambah, karena ada panic buying," katanya.