Pertemuan Jokowi-SBY dan isu kenaikan harga BBM

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, menurut seorang pejabat di Kementerian Energi dan sumber daya mineral, terus mengikuti dinamika di masyarakat terkait usulan agar pihaknya menaikkan harga bahan bakar minyak.

Usulan kenaikan harga BBM ini menjadi isu penting menjelang pertemuan Presiden SBY dengan presiden terpilih Joko Widodo di Bali, Rabu (27/08) malam ini.




Pertemuan ini diharapkan menghasilkan kesepakatan soal kenaikan harga BBM setelah terjadi krisis BBM belakangan ini yang ditandai kelangkaan BBM bersubsidi di sejumlah daerah.

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Susilo Siswo Utomo mengatakan, walaupun saat ini ada dukungan masyarakat terhadap wacana kenaikan harga BBM, Presiden SBY masih melihat perkembangan dinamika di masyarakat.
"Semua sepakat subsidi BBM memberatkan negara dan tidak tepat sasaran. Dan saat ini, banyak yang mendukung, termasuk PDI-P. Jadi, kita lihat saja dinamika dalam beberapa minggu lagi," kata Susilo Siswo Utomo kepada wartawan BBC Indonesia, Heyder Affan, Rabu (27/08) sore.
Orang-orang di sekitar Presiden terpilih Joko Widodo menganggap saat ini merupakan waktu yang tepat untuk menaikkan harga BBM untuk menyelesaikan krisis kelangkaan BBM saat ini.
Akan tetapi, Presiden SBY melalui beberapa pejabatnya mengatakan, tuntutan agar pihaknya menaikkan harga BBM pada saat ini, tidaklah tepat, karena menyangkut pada nasib rakyat bawah.
"Maka perlu direncanakan dengan matang," kata Staf khusus Presiden bidang ekonomi, Firmanzah, seperti dikutip sejumlah media massa, terbitan Rabu (27/08) ini.

Normalisasi pasokan BBM

Di tengah wacana kenaikan harga BBM, Pemerintahan SBY telah memutuskan agar PT Pertamina menormalkan kembali pasokan BBM ke masyarakat sejak Selasa (26/08) malam.
Hal ini dilakukan agar tidak terjadi antrean panjang di SPBU di sejumlah daerah akibat kelangkaan BBM bersubsidi.
"Pemerintah telah memberikan arahan agar dilakukan normalisasi," kata Vice President Corporate Communication Pertamina, Ali Mundakir, kepada BBC Indonesia.
Namun demikian, sampai Rabu (27/08), antrean kendaraan bermotor untuk mendapatkan BBM bersubsidi masih terlihat di sejumlah tempat di Jawa dan Sumatera.

Walaupun Pertamina telah menormalkan pasokan BBM, masyarakat masih antre BBM bersubsidi.

Sejumlah pemilik kapal di Pekalongan, misalnya, harus antri sampai empat hari untuk mendapatkan solar yang langka.
"Ini ada kapal yang belum terisi (solarnya), karena BBM-nya belum datang," kata Ani Martopo, pemilik kapal nelayan di Pekalongan, Jawa Tengah, kepada BBC Indonesia.
"Bahkan ada yang antri berhari-hari, tiga sampai empat hari," ungkapnya.
Di sebuah SPBU di Cilegon, Jawa Barat, menurut pengelolanya, masih ada antrian relatif panjang untuk mendapatkan BBM bersubsidi.
"Lebih banyak antriannya daripada hari-hari kemarin," kata Nana, salah seorang petugasnya.
Menanggapi situasi seperti ini, Ali Mundakir mengatakan, normalisasi pasokan BBM membutuhkan waktu antara dua hingga tiga hari.
"Karena perjalanan satu tangki dari Depo Pertamina ke SPBU ini 'kan dibatasi kecepatan karena alasan keamanan, sementara kecepatan masyaralat membeli di SPBU semakin bertambah, karena ada panic buying," katanya.

• Tweet
• Share
• Share
• Share
• Share