Jokowi Gunakan Bahasa Indonesia Dalam Pembukaan KAA

Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara resmi membuka Konferensi Asia Afrika (KAA) di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Rabu (22/4). Saat menyampaikan pidato pembukaan, Jokowi menggunakan bahasa Indonesia.

"Enam puluh tahun lalu, Bapak Bangsa Kami, Presiden Soekarno, mencetuskan gagasan demi membangkitan kesadaran bangsa-bangsa di Asia dan Afrika demi mendapatkan hak hidup, bangsa yang merdeka, dan menolak ketidakadilan serta imperialisme,” ujar Jokowi.

Soal pidato resmi pejabat negara yang menggunakan bahasa Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Pasal 28 menyatakan, “Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam pidato resmi Presiden, Wakil Presiden, dan pejabat negara yang lain yang disampaikan di dalam atau di luar negeri”.

Lalu, Pasal 32 Ayat 1 UU 24/2009 menyatakan, “Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam forum yang bersifat nasional atau forum yang bersifat internasional di Indonesia. Pasal 2 UU itu juga menegaskan, “Bahasa Indonesia dapat digunakan dalam forum yang bersifat internasional di luar negeri”.

Asni Ovier/MUT

Suara Pembaruan

NasDem nilai Presiden Jokowi tak perlu terbitkan Perppu MD3

 
Curi-cara.blogspot.com - Politikus NasDem Ferry Mursyidan Baldan tak sepakat dengan permintaan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) agar Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD. Menurut Ferry, pemerintah dan dewan lebih baik fokus untuk melancarkan seluruh kebijakan yang dikeluarkan Jokowi, dibanding saling berseteru di parlemen.

Apalagi, tidak ada kondisi yang mengharuskan mantan gubernur DKI Jakarta itu untuk menerbitkan Perppu MD3.

"Enggak usah, kerja program kerja pemerintah dulu aja. Itu nanti aja, enggak usah menjadi fix agenda. Toh mekanisme itu sudah jalan. Kalau sudah kondisi, presiden mengeluarkan langkah, tapi kalau sekarang aspek itu enggak ada, aspek darurat, atau keadaan memaksa," tegas Ferry di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (30/10).

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional itu berpandangan, sebaiknya Koalisi Indonesia Hebat maupun Koalisi Merah Putih duduk bersama dalam satu meja. Kedua belah pihak lebih baik menggelar musyawarah mufakat sesuai ideologi demokrasi yang dianut Indonesia.

"Intinya musyawarah mufakat, Perppu ada yang menolak dan menerima, itu seninya, yang belum dipakai seni itu. DPR kalau tensi tinggi jangan dilawan keras, harus diredakan skors, lobi. Itu seninya," pungkasnya.

Sebelumnya, Koalisi Indonesia Hebat di DPR menyampaikan mosi tidak percaya kepada pimpinan DPR. Mereka juga telah menunjuk pimpinan DPR sementara karena tak percaya dengan pimpinan DPR saat ini.

Wasekjen PKB Daniel Johan mengatakan, mosi tidak percaya dilakukan untuk mengembalikan asas demokrasi di DPR. Dasarnya, kubunya tak diberikan jatah pimpinan sedikitpun oleh Koalisi Merah Putih.

"Intinya kami tidak percaya sekarang. Kami tidak diberikan posisi dalam 16 AKD," tegas Johan di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (29/10).

Dalam waktu dekat, pihaknya juga mendesak agar Presiden Jokowi mengeluarkan Perppu untuk membatalkan UU MD3 yang baru. Isi Perppu itu, berupa pemilihan pembagian pimpinan DPR dilakukan secara proporsional seperti periode lalu.

"Kami ingin meminta presiden keluarkan Perppu untuk membatalkan UU MD3 yang sekarang dan dikembalikan ke UU sebelumnya yang menyebut pimpinan DPR ditentukan oleh hasil pileg," pungkasnya.

Jokowi dilantik hari ini sebagai presiden Indonesia

Joko Widodo dan Jusuf Kalla akan dilantik sebagai presiden dan wakil presiden di gedung DPR/MPR Senin (20/10).

Pasangan tersebut meraih 53,15% suara dalam pemilhan presiden 9 Juli, mengalahkan pasangan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa, yang mengumpulkan 46,85% suara.
Sehari menjelang pelantikan, Minggu 19 Oktober, Jokowi sudah melakukan gladi bersih pelantikan sebagai presiden Indonesia yang ketujuh.
Selain itu Jokowi juga berkunjung ke Istana Negara Minggu (19/10) untuk melakukan berkeliling istana didampingi oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.


Jokowi dilaporkan akan tinggal di Istana Negara setelah pelantikannya.
Sekitar 24.000 tentara dan polisi dikerahkan untuk menjaga keamanan pelantikan Joko Widodo dan wakil presiden Jusuf Kalla yang direncanakan akan dimulai pada pukul 10:00 WIB.

Pesta Rakyat

Perwakilan dari 17 kepala negara akan menghadiri acara pelantikan ini termasuk Perdana Menteri Australia Tony Abbott, Perdana Menteri Singapura, Lee Hsien Loong, Perdana Menteri Malaysia Najib Razak dan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat John Kerry.
Usai pelantikan di gedung DPR/MPR, Jokowi akan bertolak ke Bundaran Hotel Indonesia dan akan menuju Istana Negara dalam apa yang disebut Kirab Budaya.



Di Istana Negara, Susilo Bambang Yudhoyono akan melakukan serah terima jabatan, acara yang baru pertama kali dilakukan.


Setelah acara resmi, para sukarelawan Jokowi telah menyiapkan pesta rakyat yang dipusatkan di Monas, yag disebut-sebut media lokal akan dihadiri sekitar 100.000 orang.
Dalam acara yang akan diisi oleh sejumlah artis ini, Jokowi akan menyapa rakyat untuk pertama kalinya dalam kapasitas sebagai presiden Indonesia.

Jokowi Bingung Diminta SBY Jawab soal RUU Pilkada

Presiden terpilih Joko Widodo bertanya-tanya mengapa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta masyarakat menanyakan keberlangsungan pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada) ke dirinya.

"Kok saya?" ujar Joko Widodo atau sapaan akrabnya Jokowi bertanya balik kepada awak media di Balai Kota, Jakarta, Senin (15/9/2014).

Pria yang masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta ini pun menjawab persepsinya mengenai pilkada tidak langsung yang kini tengah dibahas oleh panja RUU Pilkada di DPR RI. Menurutnya, pilkada tidak langsung justru menyunat hak politik masyarakat.

"Hak politik rakyat jangan dipotong dengan alasan yang anggaran lah, money politic, konflik horizontal. Justru itu yang akan dewasakan masyarakat. Sekarang masyarakat sudah ngerti betul cara pilih walikota, bupati, gubernur. Jadi jangan sampai kita mundur lagi kebelakang," kata Jokowi.

Mantan Wali Kota Surakarta ini juga memberikan persepsinya, apabila ia memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan terkait RUU Pilkada ini, ia mengatakan sebaiknya RUU tersebut ditunda dan eksekutif sebaiknya menarik kembali usulan tersebut.

"Pertama, kalau bisa ditunda. Kedua, Kalau bisa pemerintah tarik saja (usulan)," tutur Jokowi.

Ahok Akan Mengundurkan Diri DAri Gerindra

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahok akan mengirimkan surat pengunduran diri kepada Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Gerindra. Hal itu sebagai bukti keseriusannya melepas status sebagai kader Gerindra karena ketidaksamaan pandangan terkait Rancangan Undang-undang (RUU) Pilkada.

"Hari ini saya akan siapkan suratnya kirim ke DPP, untuk nyatakan keluar dari Partai Gerindra," tegas pria bernama lengkap Basuki Tjahaja Purnama itu di Balaikota Jakarta, Rabu (10/9/2014).

Menurut Ahok, Partai Gerindra sudah tidak sejalan lagi. Sebab, partai berlambang kepala garuda itu mendukung kepala daerah dipilih oleh DPRD. Sementara dirinya secara pribadi menolak perubahan mekanisme itu karena menganggap akan merugikan rakyat.

Sebab, lanjut Ahok, menurut AD/ART partai politik, kader harus menaati seluruh keputusan partai. Jika kader tidak bisa menaati keputusan tersebut harus keluar. Maka, sebagai konsekuensi politik itulah dirinya memutuskan hengkang dari Gerindra.

"Makanya saya akan menyiapkan surat untuk mengajukan berhenti sebagai kader partai Gerindra. Saya lagi siapkan hari ini. Ya karena bagi saya Partai Gerindra sudah tidak sesuai dengan perjuangan saya, untuk memberikan rakyat sebuah pilihan terbaik," jelas dia.

Ahok menuturkan, dulunya yang membuat dia tertarik pindah ke Gerindra karena konsep yang ditawarkan Gerindra. Yakni jika ia dengan rekam jejak bersih mencalonkan diri sebagai kepala daerah, maka kesempatan membuktikan pilihan rakyat dan DPRD itu berbeda. Orang jujur, lanjut Ahok, ada kesempatan terpilih memimpin daerah.

"Tapi bagi saya itu (RUU Pilkada) sudah beda jauh dengan konsep awal Gerindra. Dulu di Gerindra bangga, bisa kalahkan semua partai. Tidak perlu koalisi dengan partai, karena yakin rakyat cerdas lihat pemimpin berdasarkan rekam jejak," ucap Ahok.  (Yus)

Menteri Agama Minta Umat Islam Tak Terpancing Isu Pemindahan Makam Nabi SAW

Jakarta - Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin meminta umat Islam di Tanah Air tidak terpancing dengan masalah pemindahan makam Nabi Muhammad SAW yang marak diberitakan media.

Lukman menegaskan, dia sudah memperoleh penjelasan resmi dari Pemerintah Kerajaan Arab Saudi bahwa tidak ada rencana pemindahan makam Nabi.

"Umat tidak perlu terpancing, tersulut emosinya," kata Lukman kepada wartawan di kantor Kementerian Agama, Jalan Lapangan Banteng 3-4 Jakarta, Kamis (4/9).

Melalui siaran pers yang diterima Antara di Jakarta, hari ini, menteri agama mengungkapkan baru menemui Duta Besar (Dubes) Arab Saudi di Indonesia Mustofa bin Ibrahim al Mubarok, di kantornya guna mengkonfirmasi masalah tersebut.

"Kami menemui Dubes melakukan tabayyun sebagai tradisi kalangan muslim ketika mendengar berita. Konfirmasi penting dilakukan kepada pihak yang berwenang dalam hal ini pemerintah Arab Saudi," kata Lukman.

Dalam pertemuan yang didampingi Direktur Jenderal Penyelenggara Haji dan Umrah Abdul Djamil itu, Lukman menyampaikan perasaan umat Islam di Indonesia yang terkejut dengan berita pemindahan makam Nabi yang bersumber pada The Independent Day, sebuah media di Inggris.

Menurut Dubes Arab Saudi, kata Lukman, itu bukan sikap Pemerintah Arab Saudi. Apalagi Arab Saudi tidak pernah mengeluarkan pernyataan tentang pemindahaan makam Nabi dari masjid Nabawi ke pemakaman al Baqi. Bahkan Pemerintah Arab Saudi mempunyai komitmen mempertahankan makam Nabi di masjid Nabawi.