"Yang pertama publik khawatir Jokowi-JK tidak bisa memenuhi janji kampanye secara cepat. Dalam visi misinya Jokowi-JK akan bergerak cepat dalam 100 hari pemerintahannya. Selain itu ada juga janji 5 kontrak politik yang diperluas menjadi 9 program nyata. Ini sudah diiklankan di aneka koran nasional dan daerah," kata peneliti LSI Rully Akbar di Rawamangun, Jakarta Timur, Kamis (28/8).
"Publik khawatir Jokowi-JK tidak bisa memenuhi janji kampanye secara cepat di mana Jokowi-JK mengiklankan janji-janjinya di berbagai media massa yaitu akan menerbitkan tiga peraturan presiden untuk lebih memberdayakan wong cilik dan menumbuhkan ekonomi serta meratakan pertumbuhan, memberantas korupsi, dan melindungi bhineka tunggal ika tanpa adanya diskriminasi," lanjut Rully.
Selain janji kampanye Jokowi-JK, Rully mengatakan, publik juga khawatir lantaran anggota DPR mendatang lebih banyak dari partai pengusung kubu lawan. Dari hasil survei, sebanyak 46,50 persen publik yakin pemerintahan Jokowi-JK akan terhambat kebijakan di legislatif.
"Seperti diketahui, mayoritas parlemen dikuasai koalisi Merah Putih. Namun sebanyak 31,09 persen tidak yakin hal itu terjadi, sisanya 23,32 persen menjawab tidak tahu," kata Rully.
Adapun kekhawatiran yang ketiga adalah terkait persoalan harga bahan bakar minyak (BBM) dinilai akan menjadi ujian besar dalam pemerintahan Joko Widodo- Jusuf Kalla ke depan. Dukungan besar masyarakat dalam pilpres lalu akan berbalik arah menjadi ancaman jika pasangan tersebut memutuskan kebijakan kenaikan harga BBM.
"Mayoritas publik menjawab tidak setuju jika dalam 6 bulan pertama akan menaikkan BBM sebanyak 73,17 persen, sementara yang menjawab setuju hanya 21,46 persen. Sisanya menjawab tidak tahu sebanyak 5,37 persen," jelasnya.
Lebih lanjut publik menginginkan mayoritas kabinet Jokowi-JK dari kalangan profesional. Hasil survei menyebutkan, kabinet Jokowi-JK terlalu banyak kompromi politik dalam menentukan komposisi menteri kabinet.
"Publik menginginkan mayoritas kabinet dari kalangan profesional. Hasilnya sebanyak 61,42 persen publik yakin kabinet diisi menteri dari kalangan profesional bukan dari partai. Sementara 25,89 persen tak masalah dari partai atau profesional. Sisanya 7,6 persen yakin menteri Jokowi berisi politisi," kata Rully.
Survei ini dilakukan pada tanggal 24-26 Agustus dengan jumlah responden sebanyak 1.200 orang. Adapun metode yang dilakukan survei adalah multistage random sampling, dengan margin of error sekitar kurang lebih 2,9 persen.
0 komentar: